peraturan pelayanan publik. Tematik. peraturan pelayanan publik

2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang No. Permenpanrb Nomor Per/20/M. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;Peraturan Perundang-undangan. bahwa dalam rangka melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Drs. Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. BN. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Inovasi Pelayanan PublikTipe Dokumen. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik diperkuat lagi dengan ketentuan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. METADATA PERATURAN. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap. Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK. Dokumentasi adalah kegiatan pencatatan, penyimpanan data program Pembangunan Keluarga,Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum IainIa menyebut aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengurus sejumlah layanan publik hanya menambah beban rakyat dalam mengakses layanan publik. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Permenhan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Administrasi Umum di. Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. Berlaku. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan T. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. Undang-undang No. Nomor. Pengaturan mengenai pelaksanaan evaluasi pelayanan publik terkini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Kementerian PANRB untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas e-services di unit pelayanan publik setiap. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. (foto istimewa, ori-kalbar) Teknologi Informasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat di. Apabila kita kategorikan, terdapat beberapa ruang lingkup pelayanan publik, antara lain. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh. 6, LD No. Dalam Peraturan Pemerintah No. Nomor. peraturan yang berlaku setelah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3x Kondisi 2 Pemberi layanan menerima komplain. Contoh Kebijakan dalam Peraturan Perundang-Undangan. 1. 2021. go. KETENTUAN SANKSI 9. The. TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHILAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel di lingkungan Perpustakaan Nasional, diperlukan suatu. Berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;. Jl. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021. dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 7. id. PERATURAN PEMERINTAH. 2014. Perpres ini. Pengertian. Pelayanan Publik. PAN/04/2009 tentang Pedoman. 25 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala. Beranda; Profil. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegi atan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan per aturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pen duduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang d isediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 7. 7. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. terselenggaranya Pelayanan. pelayanan publik. Selain diatur dalam UU Pelayanan Publik, kewajiban penyelenggara pelayanan dalam memenuhi hak pengguna layanan berkebutuhan khusus juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 105 UU No. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan . Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. 1015, jdih. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional . Sop Layanan Publik Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. Bahasa Indonesia. Melalui SP4N diharapkan publik dapat dengan mudah. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. : 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota. 5. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. U. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan mencanangkan program RB tematik pada Senin, 5 Desember 2022. menjadikan pelayanan publik yang lebih berkinerja tinggi, efektif, dan efisien dengan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada di kementerian/lembaga, 1. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi: a. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Undang-Undang No. Permenkominfo No. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. Pemerintah Kota Depok . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2019/NO. Bahasa. Dari sisi Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, telah memberikan sorotan dari perspektif berbeda. Peraturan. Selamat Datang di Laman Resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Cepat , Tepat, dan Bersahabatperbaikan pelayanan publik, misalnya melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, 2013) dan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, 2015). Tata cara. INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Bahasa. idpenyelenggara pelayanan publik”. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan mengenai tata hidup warga negara untuk saling menghormati hak asasi warga negara lain terkandung dalam Pasal 28J ayat 1. Bentuk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan. Akuntabilitas. Bahasa. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (29/07). Undang-Undang No. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pem - bangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 4. penataan organisasi; f. Bahasa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Lebih lanjut, PP No. Hingga akhir 2022, telah berdiri 103 MPP diberbagai penjuru Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai hak, kewajiban, mekanisme, serta sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional yang bertujuan untuk melindungi pengguna pelayanan dalam mendapatkan Pelayanan Publik yang berkualitas, wajar dan adil. Dokumen Tahunan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;. Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab Dan Pemeringkatan Kementerian. Perlu diketahui pula bahwa latar belakang dan urgensitas Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik adalah dalam. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,. Standar Pelayanan Publik. Nomor. (7) Struktur PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta. proyek saudara: artikel Wikipedia. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka kegiatan Ngobrol Urusan Pelayanan Publik (Ngulik) dengan tema. Catatan:Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. 2006. 2. pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya sulit dijangkau terutama karena berada di daerah terpencil dan transportasi yang sulit. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN Status. Bahasa. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. A. Fasilitas parkir, ruang pelayanan dan meja layanan Konsultasi; b. Halaman ini telah diakses 33166 kali. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Ruang Lingkup Pelayanan Publik. undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Bahasa Indonesia. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu Pajak dan Pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. 3. PENYELESAIAN PENGADUAN 8. Dalam FGD ini mencoba menggali mengenai penerapan konsep Kota Cerdas (Smart City) pada perkotaan di Indonesia. Perpres ini mencabut Perpres. c. Sesuai. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);. penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahkan di mana layanan publik tidak disediakan secara publik atau atau dibiayai publik, untuk alasan sosial dan politik mereka biasanya tunduk pada peraturan yang berlaku untuk sebagian besar sektor ekonomi. 25 Year 2009 on Public Service, as the first legislation of Public Service. 8. Pada hakekatnya Pemerintahan adalah. Satu hal yang mendasar yang. Peraturan Menteri Kesehatan NO. SEKILAS TENTANG MPP KOTA SURABAYA TENTANG MPP Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan. META. ABSTRAK: a. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, Penyelenggara pelayanan publik atau. Karenanya,PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, perlu menyelenggarakan kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik; b. JAKARTA – Sosialisasi mengenai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara virtual beberapa hari lalu. ,M. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Sesuai peraturan aparatur dalam proses pelayanan publik tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun, jangan sampai aparatur membiarkan budaya memberi. dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik, 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Permendagri 79/2018), Pasal 1 angka 1. Asas pelayanan publik. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,. ABSTRAK: a. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan. Peraturan Perundang-undangan. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Integrasikan Layanan Publik. 239, 13 hlm. Kepmenpan RB Nomor 962 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemeritah Berbasis Elektronik (SPBE) 8. Akuntabilitas: Dapat. PNS yang identik dengan birokrasi yang rumit, berkas yang banyak dan lambat, perlahan tapi. Pelayanan Publik “Pelayanan Publik ialah sebagai penyelengara pelayanan harus mempermudah urusan publik terhadap masyarakat sehingga tercapainya pelayanan yang baik (good government) Bayu Rizky Eko Pratomo, Implementasi Pelayanan Publik Oleh Kelurahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara. T. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Tidak Berlaku. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M. 4. Dokumen ini menjelaskan tujuan,. Standar pelayanan publik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan tersebut merupakan acuan utama dalam.